Regulatory Affairs in Cosmetic Industry

Industri kosmetik Indonesia terus berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Di balik peluang besar ini, para pelaku industri — mulai dari produsen lokal, importir, hingga perusahaan maklon — dihadapkan pada tantangan regulasi yang semakin ketat dan dinamis. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas regulasi kosmetik di Indonesia secara konsisten memperbarui kebijakan dan persyaratan teknisnya, mulai dari proses notifikasi produk, persyaratan bahan, standar penandaan dan klaim, hingga pengawasan pasca-edar. Ketidakpahaman terhadap regulasi ini tidak hanya berisiko menyebabkan penolakan notifikasi, tetapi juga dapat berujung pada sanksi hukum, penarikan produk dari pasar, dan kerugian bisnis yang signifikan. Selain itu, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik pada tahun 2026 menjadi tantangan baru yang harus segera diantisipasi oleh seluruh pelaku industri. Persiapan yang matang dan pemahaman yang tepat terhadap regulasi ini menjadi kunci keberlangsungan bisnis kosmetik di Indonesia. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan panduan praktis yang langsung dapat diterapkan — mulai dari proses notifikasi di sistem BPOM, persyaratan teknis bahan, penyusunan Dokumen Informasi Produk (DIP), ketentuan label dan klaim, hingga strategi regulatory yang efektif. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu mengelola proses regulatory affairs secara mandiri, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelas ini dilaksanakan dengan format Live Online via Zoom, dibagai menjadi beberapa segmen: + Penyampaian materi + Case Study + Diskusi interaktif