Penyusunan DIP Kosmetik BPOM

Industri kosmetik di Indonesia tumbuh sangat pesat, sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar domestik maupun ekspor ke kawasan ASEAN. Namun, pertumbuhan ini diikuti oleh tuntutan regulasi yang semakin ketat. Sejak diberlakukannya ASEAN Cosmetic Directive (ACD) dan harmonisasi regulasi kosmetik di tingkat ASEAN, setiap produk kosmetik yang beredar wajib didukung oleh Dokumen Informasi Produk (DIP) atau Product Information File (PIF) yang lengkap, akurat, dan sesuai standar yang ditetapkan BPOM. DIP bukan sekadar syarat administratif untuk memperoleh notifikasi BPOM, melainkan bukti pertanggungjawaban perusahaan atas keamanan, mutu, dan klaim manfaat produk yang beredar di pasaran. Kenyataannya, masih banyak pelaku usaha—baik industri besar, UMKM kosmetik, maupun konsultan registrasi—yang mengalami kendala dalam menyusun DIP secara tepat: mulai dari struktur dokumen yang tidak sesuai persyaratan, data pendukung yang tidak lengkap, hingga pengelolaan dokumen yang tidak siap saat dilakukan audit atau post-market surveillance oleh BPOM. Akibatnya, tidak sedikit perusahaan menghadapi risiko penundaan notifikasi, pembekuan izin edar, bahkan sanksi administratif yang berdampak langsung pada kelangsungan bisnis. Menjawab kebutuhan tersebut, training ini dirancang secara komprehensif untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyusun serta mengelola DIP Kosmetik sesuai ketentuan BPOM dan standar ASEAN.