Implementasi SJPH di Industri Kosmetik

Penerapan halal di industri kosmetik tidak hanya berkaitan dengan memperoleh sertifikat halal. Kehalalan produk perlu dijamin secara konsisten mulai dari pemilihan bahan, supplier, proses produksi, fasilitas, penyimpanan, dokumentasi hingga pengendalian perubahan yang terjadi selama siklus hidup produk. Urgensinya semakin tinggi karena produk kosmetik memasuki kewajiban sertifikasi halal setelah 17 Oktober 2026. Artinya, pemahaman mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi semakin relevan bagi perusahaan maupun personel yang terlibat dalam pengembangan, produksi, quality, regulatory, dan pengelolaan halal kosmetik. Kosmetik juga memiliki karakteristik bahan yang kompleks. Bahan baku, bahan tambahan, fragrance, surfactant, emulsifier, fatty-acid derivative, hingga processing aid dapat memiliki sumber dan proses produksi yang perlu ditelusuri untuk menentukan status serta titik kritis kehalalannya. Karena itu, implementasi halal membutuhkan kolaborasi lintas fungsi dan tidak dapat berjalan terpisah dari sistem Quality dan Regulatory perusahaan. Pada saat yang sama, regulasi industri kosmetik juga terus berkembang. Pada 2026 BPOM menerbitkan PerBPOM No. 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), menggantikan ketentuan sebelumnya. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pendekatan yang terintegrasi antara halal, quality, dan regulatory compliance dalam operasional industri kosmetik. Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami halal dalam konteks kosmetik secara lebih aplikatif, mulai dari regulasi dan kriteria SJPH, identifikasi titik kritis, hingga bagaimana halal dapat diintegrasikan dengan fungsi Quality dan Regulatory di industri.